h1

Juli 30, 2008

Lurah Dilaporkan ke Panwaslu

Kamis, 10 Juli 2008
Padang, Padek— Empat Lurah dilaporkan Tim Relawan pasangan independen Ibrahim- Murlis Muhammad (IMAM), ke  Panwaslu Pilkada Kota Padang, Selasa (8/7). Pelaporan itu dilakukan atas sikap terlapor tidak mau memberikan tanda tangannya untuk surat keterangan tanda penduduk (SKTP) warganya.

Keempat lurah itu yakninya Lurah Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Werian, Lurah Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Adrianus, Lurah Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung Zuliman, dan Lurah Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Syafrial.

Semua laporan itu diterima langsung Ketua Panwaslu Pilkada Kota Padang Maulid Hariri Gani. “Kita hingga sekarang baru menerima empat laporan. Semuanya masih berasal dari pelapor yang sama, Tim Relawan IMAM. Hingga hari ini (kemarin, red) Panwaslu telah melakukan pemanggilan. Baik terlapor maupun pelapor,” terang Maulid.

Diungkapkan Maulid, pihaknya yang langsung memanggil keempat terlapor, namun belum ada tanggapan. “Kita sekadar melakakukan tugas, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika yang dipanggil tidak datang, maka kita akan memanggil terkait lagi,” terangnya.

Dikatakannya, bentuk keluhan dari laporan Tim Relawan IMAM tersebut masih dalam bentuk yang sama, yakni tidak maunya lurah, terlapor, memberikan tanda tangannya di Surat Keterangan  Tanda Penduduk (SKTP). Surat tersebut dikeluarkan RT. Sedangkan lurahnya hanya dimintai untuk mengetahui.

“Kita belum bisa memutuskan siapa yang salah dalam hal ini. Kita masih menyelidiki laporan itu berdasarkan Undang-undang,” terangnya. Yang jelas, lanjut Maulid Hari Gani, SKTP yang digunakan mestinya dikeluarkan lurah. Bukan RT. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang kependudukan, menjelaskan  SKTP dikeluarkan lurah.

Hari ini Panwaslu akan memeriksa terlapor. “Persoalannya lurah-lurah saat ini sedang melakukan reses,” tutup pria alumnus Ilmu Sejarah Unand ini. Sementara itu, Cawako independen Ibrahim yang ditemui Padang Ekspres di poskonya menyayangkan sikap lurah yang tidak mau memberikan tanda tangan tersebut. “Yang jelas mengetahui seseorang itu warga dalam daerah tertentu, ialah Ketua RT, bukan lurah,” katanya.

Ditambahkan Ibrahim, penduduk Kota Padang 50 persennya tidak memiliki KTP. Makanya SKTP sangat membantu warga memberikan dukungannya pada calon walikota yang diingikannya. “Sejak relawan kita melakukan sosialisasi, rata-rata warga Kota Padang tidak memiliki KTP. Sedangkan yang memiliki KTP sebagiannya dalam keadaan tidak berlaku lagi. Untuk itu SKTP sangat membantu warga menyuarakan aspirasinya,” tutup Ibrahim.

Untuk Apa SKTP

Lurah Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Syafrial, salah seorang dari keempat Lurah dilaporkan itu saat dihubungi koran ini enggan memberikan komentar atas laporan tersebut. Namun bagi Camat Padang Utara Elfian Putra Ifadi yang membawahi Lurah Ulak Karang Selatan mengatakan, penerbitan SKTP dapat dilakukan apabila penduduk tersebut tidakmemiliki KTP dan Kartu Keluarga.

“Jika penduduk tersebut memiliki KTP, untuk apa SKTP diterbitkan. Ini melanggar UU tentang kependudukan No 23 tahun 2006,” jelas Elfian. “Tindakan yang dilakukan lurah tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Sebab bisa nantinya menjadi permasalahan di kemudian hari,” tutup Elfian.  (mg7)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: